Demokrasi: Dinamis namun tidak anarkis


Sejak dimulainya reformasi di Indonesia pada tahun 1998 hingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki faham demokrasi terbesar di wilayah Asia. Banyak perubahan yang terjadi dan yang paling jelas terlihat adalah adanya kebebasan bagi warga keturunan tionghoa untuk merayakan hari besar keagamaan atau pun tradisi dan kebudayaan mereka. Ini sangat mengubah pandangan kita bahwa faham demokrasi sangat sesuai dengan bangsa Indonesia. Ini adalah sisi baik yang dapat kita lihat. Dibalik kesuksesan bangsa Indonesia dengan faham demokrasi ini, ada sebuah persoalan besar yang hingga saat ini belum ditemukan jalan keluarnya, yaitu mengenai isu SARA.

Dalam perjalanan bangsa Indonesia untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan sistem perekonomiannya, persoalan SARA ini akan sangat mengganggu tentunya. Seharusnya dengan perubahan bangsa Indonesia menjadi sebuah negara demokrasi terbesar di Asia, persoalan SARA ini tidak perlu ada. Dengan adanya persoalan SARA ini, akan nampak begitu buruknya moral bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah melalui instansi penegak hukumnya. Yang sangat diherankan adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki tingkat religius yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan bangsa lainnya di dunia, jadi akankah kita akan membiarkan bangsa kita mundur demikian jauh kebelakang? Ini berarti tidak ada lagi yang namanya “berbahasa satu, bahasa Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; bertanah air satu, tanah air Indonesia” (Selamat tinggal sumpah pemuda!), seburuk itukah bangsa Indonesia?

Persoalan SARA yang membelit bangsa Indonesia

Kebebasan beragama yang selama ini kita bangga-banggakan, mulai diatur sani-sana. Ini dimulai dari pendirian tempat/rumah ibadah yang harus sesuai dengan peraturan atau SKB tiga menteri (ini menunjukkan penolakan secara diplomatis dan legalisasi melalui pihak pemerintah). Seharusnya kebebasan beragama itu juga termasuk kebebasan pendirian tempat/rumah ibadah. Dan kalau memang tidak diijinkan bukan oleh peraturan SKB tiga menteri, tapi oleh peraturan pemerintah daerah dengan tujuan menerapkan sistem tata kota yang baik. Kalau dari pihak pemerintah daerah sudah memberi ijin, berarti bahwa pendirian tempat/rumah ibadah tersebut sudah sesuai dengan sistem tata kota pemerintah daerah.

Persoalan SARA lainnya adalah bagaimana hak setiap orang untuk memeluk agamanya tidak lagi dihargai. Ahmadiyah sebagai suatu keyakinan yang berdasarkan islam telah mendapat kecaman dan kekerasan terhadap anggotanya dan kecaman dan kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang juga beragama islam. Bagaimana ini bisa terjadi di sebuah negara yang mayoritas beragama islam terbesar di dunia? Di mana kebebasan untuk memeluk agama yang tertulis dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam PANCASILA sebagai dasar negara? Sudah tidak sesuaikah UUD 1945 dan PANCASILA untuk bangsa Indonesia?

Bila kita melihat fakta yang ada, sungguh sangat disayangkan bahwa persoalan ini terjadi di Indonesia yang sedang melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Mari tahan emosi anda dan jangan biarkan itu bergejolak dalam diri anda. Mungkin ini sebuah ujian bagi bangsa Indonesia yang mencoba bangkit untuk menjadi sebuah bangsa yang besar di mata internasional.

Yang perlu kita lakukan adalah menjaga agar demokrasi yang sedang berjalan ini tetap dinamis namun tidak anarkis.

Bagaimana caranya agar demokrasi yang berjalan di Indonesia menjadi dinamis namun tidak anarkis? Saya rasa banyak sekali pakar mengenai demokrasi di Indonesia. Saya sering melihat mereka berbicara melalui dialog dan live show di media televisi nasional. Dan saya sangat berharap bahwa apa yang mereka perbincangkan bukan hanya ucapan di mulut saja, karena begitu banyak orang yang pintar berbicara sekarang ini (sampai-sampai seorang perdana menteri Belanda berkata: “Indonesia! Jangan banyak bicara”).

Yang diperlukan untuk menjaga agar demokrasi ini tetap menjadi dinamis namun tidak anarkis adalah:

1. Memiliki pemerintah yang lebih berwibawa dan tegas.

Berwibawa berarti menarik hati rakyat untuk bersama-sama membangun sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang sudah ditentukan bersama-sama rakyat dan pemerintah. Tegas berarti mampu menjawab semua persoalan dengan baik, adil dan bersahaja.

2. Memiliki rakyat yang bermoral baik dan setia kepada negara.

Moral yang baik dapat membawa pemikiran, sikap dan tindakan yang positif yaitu untuk membangun dirinya sendiri bahkan membantu orang lain (“bukan malahan mengganggu orang lain”). Setia kepada negara berarti rakyat memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan negara yang terakhir hingga tetes darah penghabisan.

Dua hal tersebut saya pikir sudah cukup untuk modal bagi sebuah bangsa disebut sebagai bangsa yang besar.

Jangan merasa diri sebagai bangsa yang besar selama pemerintah dan rakyatnya tidak sehati!

Mari satukan tekad dan semangat kita untuk menjadi seorang yang berarti bagi bangsa dan negara tercinta INDONESIA!

Semoga Tuhan ada dipihak kita, amin… (keep the fire)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: